Belajar dari Kasus Baiq Nuril

Beberapa hari ini publik kembali ramai akibat putusan MA yang dinilai mencederai nilai keadilan dan kemanusiaan. Nuril yang merupakan korban pelecehan justru dikriminalisasi dengan dijerat menggunakan Undang-Undang ITE. Awalnya Pengadilan Negeri Kota Mataram memvonis Nuril tidak bersalah atas kasus penyebaran rekaman telepon kepala sekolahnya yang bermuatan asusila. Jaksa penuntut umum kemudian mengajukan kasasi ke MA. Rupanya, MA memvonis sebaliknya, yakni memvonisnya bersalah dengan hukuman kurungan selama enam bulan dan denda Rp 500 juta. 

Fakta ini seakan mengkonfirmasi ulang pandangan A. Qadri Azizy dalam Eklektisme Hukum Nasional: Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum yang menyebutkan tiga faktor terhambatnya putusan hakim dalam melakukan yudicial activism yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Pertama adalah ketidakberanian hakim yang terkadang enggan melakukan ijtihad dan penemuan hukum karena takut dieksaminasi oleh pengadilan yang lebih tinggi atau takut terhadap resiko hujatan publik dan pengamat karena memutus berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah kedua terletak pada minimnya pengetahuan hakim disaat kaedah Ius Curia Novit memposisikan hakim sebagai sosok yang dianggap mengetahui hukum seluruhnya. Ketiga, akibat masih kuatnya paham legisme dalam pola pikir hakim yang muncul dari konsekuensi logis sistem hukum civil law yang diaplikasikan ke dalam sistem hukum nasional. Ketika poin diatas menjadi tantangan hakim untuk dapat mewujudkan peradilan yang agung, sesuai dengan visi Mahkamah Agung.

Untuk menjawab beberapa masalah diatas, negara sudah memberi solusi lewat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yan ghidup dalam masyarakat. Amran Suadi dalam artikelnya Implementasi Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum oleh Hakim Indonesia berpendapat bahwa ketentuan ini sejalan dengan teori sociological yurisprudence yaitu hukum yang dibuat harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim tidak boleh hanya sekedar menjadi corong undang-undang.

Kealpaan Hakim terhadap PERMA Nomor 3 Tahun 2017

Untuk mewujudkan keadilan substantif dalam putusan hakim terhadap perempuan, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Peraturan yang terdiri dari 5 (lima) bab dan 12 (dua belas) pasal ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Diterbitkannya peraturan ini tentu tidak terlepas dari serangkaian fakta yang membuktikan masih kuatnya rezim patriarki dalam sistem hukum di Indonesia dimana perempuan pencari keadilan sering menjadi korban kekerasan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017 menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan semakin beragam dan lintas ruang, sementara sistem pencegahan dan penanganan bergerak lamban. Kemudian memburuknya situasi KDRT yang ditandai dengan terungkapnya kasus pembunuhan isteri (femicida) masih tingginya gugat cerai oleh isteri, membutuhkan upaya penyelesaian yang menyeluruh dan menyentuh akar persoalan. Semakin terbukanya poligami dan lenturnya perkawinan anak ditengarai turut memperparah KDRT. Di sisi lain, negara cenderung mendorong harmoni keluarga melalui upaya mediasi. Termasuk publik yang semakin mempromosikan keutuhan institusi perkawinan melalui isu over kriminalisasi perzinahan, penutupan lokalisasi, tanpa melihat akar masalah kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu kejahatan seksual menampakkan peningkatan maupun perluasan bentuk, termasuk kasus incess dengan pelaku ayah kandung atau pelaku pelecehan seksual anak dibawah 5 tahun adalah PR terbesar negara dan bangsa Indonesia untuk merespon situasi extrim ini. Walaupun sudah ada penghukuman yang ditujukan untuk menjerakan publik melalui perpu kebiri, tapi tidak banyak merubah darurat kekerasan seksual yang ada. Ini menunjukkan ada diskoneksi analisa negara terhadap penyebab kekerasan seksual dengan penanganannya. Keadaan ini semakin diperparah dengan budaya menyalahkan korban dan menempatkan perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kekerasan seksual yang dialaminya, masih terus berlangsung hingga sekarang. Perempuan menjadi sasaran yang disalahkan, dibully termasuk dalam konteks perselingkuhan, poligami dan kejahatan perkawinan lainnya. Sementara pelaku utama justru lolos dari penghakiman sosial.

Kemudian dalam menilai konstruksi hukum Islam, Salikul Hadi dalam Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia memberi kesimpulan bahwa terjadi bias gender dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia. Pembagian peran dalam KHI yang sangat patriarkis cenderung banyak diilhami aturan-aturan jauh sebelumnya yang bersifat diskriminati. Didapati pula beberapa aturan formal pemerintah yang memperlihatkan norma ambivalen, disatu pihak pemerintah mengakui legal capacity kaum perempuan, di satu pihak justru mengukuhkan peranan berdasarkan jenis kelamin dan stereotype terhadap perempuan dan laki-laki dengan membagi secara kaku peran perempuan di sektor domestik dan peran laki-laki di sektor publik. 

Analisis pengamat dan aktivis perempuan diatas mungkin menjadi salah satu alasan Mahkamah Agung menjadikan Keadilan dan Kesetaraan Gender sebagai agenda nasional seluruh lembaga peradilan, khususnya kepada hakim dalam memutus perkara yang melibatkan perempuan sebagai salah satu pihak. Lewat peraturan ini, hakim dituntut agar mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diskriminasi dengan mengidentifikasi fakta persidangan meliputi ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara, kemudian ketidaksetaraan perlindungan hukum yan gberdampak pada akses keadilan, diskriminasi, dampak psikis yang dialami korban, relasi kuasa, dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Selain itu hakim juga dituntut melakukan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan mempertimbangkan penerapan konvensi terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi.

Jika saja peraturan ini dijalankan efektif dalam proses pembentukan putusan, tentu kasus Baiq Nuril tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Hal ini juga diungkapkan Fauzan Arrasyid dalam Keadilan Gender di Ruang Peradilan: Analisis Keadilan Gender Terhadap Putusan Kasasi Perkara Cerai Gugat Tahun 2015 Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum) yang menganalisis 15 (lima belas) putusan pengadilan dari 3 (tiga) tingkatan. Ditemukan bahwa dalam putusannya, hakim cenderung tidak mempertimbangkan kesetaraan gender dan non-diksriminasi serta abai terhadap penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Sayangnya, hingga hari ini penulis belum dapat menemukan putusan MA dalam kasus Baiq Nuril sehingga tidak dapat dianalisis pertimbangan hukumnya.

Penerapan Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum

Satjipto Rahardjo sebagaimana dituliskan Suteki dalam Masa Depan Hukum Progresif  menegaskan bahwa sejatinya hukum itu untuk manusia dan bukan sebaliknya. Konsistensi pemikiran yang holistik terhadap hukum ini untuk berpikir melampaui pemikiran positivistik terhadap hukum. Lewat filosofi diatas, maka manusia menjadi penentu dan menjadi titik pusat orientasi hukum. Hukum bertugas melawani manusia dan bukan sebaliknya.

Dalam teori ini, revitalisasi hukum dilakukan secara berkelanjutan. Proses perubahan hukum tidak berpusat pada peraturan tetapi berpindah pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasikan hukum ke dalam ruang dan waktu yang tepat. Keadilan  menjadi tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal, keadilan justru diperoleh lewat institusi dengan argumen-argumen logis formal yang dicari sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai hukum secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu, teori ini mendeklarasikan hukum yang tidak mengabdi bagi dirinya sendiri, tetapi untuk suatu tujuan yang berada di luar dari dirinya (hukum tersebut). Dalam proses membangun paradigma progresif terhadap hukum, Satjipto menawarkan 3 (tiga) cara melakukan rule breaking yaitu kecerdasan spritual untuk bangkit dari keterpurukan hukum, melakukan pencarian makna yang lebih dalam, dan tidak hanya menurut prinsip logika saja tetapi dengan hati nurani, kepedulian, dan ketertiban pada kelompok yang lemah.

Pada posisi ini, penulis menilai bahwa dengan diterbitkannya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 oleh Mahkamah Agung merupakan satu sikap konsisten dalam mewujudkan keadilan dan kemanusiaan yang progresif dalam membangun pertimbangan hukum. Amran Suadi dalam Implementasi Teori Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum oleh Hakim Indonesia menjelaskan tipologi hakim progresif yang sangat esensial dalam memutus suatu perkara yaitu keadilan (gerechtigheit), kemanfaatan (zwachmatigheit), dan kepastian (rechsecherheit). Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional sehingga putusan hakim bermanfaat dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan. Setidaknya ada 3 (tiga) fungsi hakim dalam memutus suatu perkara menurut hakim yaitu menerapkan hukum (rechstoepassing), menemukan hukum (rechvinding), dan menciptakan hukum (rechtsschepping-judge made law).  Artidjo Alkostar dalam Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial juga membahas hakim progresif. Dimana hakim harus memiliki kompetensi keilmuan, kecakapan, profesional, dan kualitas kepribadian yang solid. Sehingga hakim progresif dalam memutus perkara tergambar dalam putusannya yang dapat memberikan pencerahan rohani bagi pihak yang berperkara kohesi sosial dalam tatanan pergaulan masyarakat.

Sepintas kita mampu menilai tingkat progresifitas keadilan putusan hakim MA dalam kasus Baiq Nuril lewat interupsi total yang dilakukan mayoritas masyarakat Indonesia saat ini. Tujuan putusan hakim sebagai penyelesai sengketa diantara pihak yang berperkara terkesan tidak menyentuh rasa keadilan kemanusiaan, dan fakta ini sudah diketahui mayoritas masyarakat lewat komentar kritis para ahli hukum. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan kembali diuji, dan menjadi tantangan yang harus disikapi dengan serius. Penegakan hukum lewat putusan hakim harus kembali pada rasa kemanusiaan dan keadilan manusia sebagai subjek hukum dan bukan sebaliknya, manusia tidak boleh dijadikan objek dari hukum yang dibuatnya sendiri. Nilai keadilan dan kebenaran dalam mempertimbangkan kemaslahatan harus dijadikan orientasi utama.

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s