KHI Hanya Berstatus Inpres. Masih Berlakukah?

Catatan yang menarik perhatianku saat mengikuti pendidikan konstitusi siang ini adalah, sebuah pertanyaan seorang teman tentang Bagaimana status Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber materi hukum yang digunakan di Peradilan Agama, di saat dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini (yang mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2011) tidak kita dapati kedudukan Instruksi Presiden (Inpres) di dalamnya?

Menjawab pertanyaan ini, Jimly Asshiddiqie dalam buku Perihal Undang-undang menyebutkan bahwa Inpres termasuk ke dalam “policy rules” atau “beleidsregels”, yaitu bentuk peraturan kebijakan yang tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan yang biasa. Disebut “policy” atau “beleids” atau kebijakan karena secara formal tidak dapat disebut atau memang bukan berbentuk peraturan yang resmi.

Letezia Tobing dalam salah satu artikel pada Hukum Online juga ikut memberikan perumpamaan, seperti pada surat edaran dari seorang Menteri atau seorang Direktur Jenderal yang ditujukan kepada seluruh jajaran pegawai negeri sipil yang berada dalam lingkup tanggung jawabnya, dapat dituangkan dalam surat biasa, bukan berbentuk peraturan resmi, seperti Peraturan Menteri. Akan tetapi, isinya bersifat mengatur (regeling) dan memberi petunjuk dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kepegawaian. Surat edaran semacam inilah yang biasa dinamakan “policy rule” atau “beleidsregel”.

Bukan tanpa sumber, Jimly Asshiddiqie mengutip pendapat Michael Allen dan Brian Thompson, yang mengatakan bahwa peraturan kebijakan atau “policy rule” yang dapat disebut juga sebagai “quasi legislation” itu dapat dikelompokkan dalam 8 (delapan) golongan, yaitu:

1.    Procedural rules (peraturan yang bersifat procedural);

2.    Interpretative (petunjuk penafsiran);

3.    Instruction to Officials (perintah atau instruksi, seperti Instruksi Presiden dsb);

4.    Prescriptive/Evidential Rules;

5.    Commendatory Rules;

6.    Voluntary Codes;

7.    Rules of Practices, Rules of Management, or Rules of Operation;

8.    Consultative Devices dan Administrative Pronouncements.

Aturan-aturan kebijakan ini memang dapat dibuat dalam berbagai macam bentuk dokumen tertulis yang bersifat membimbing, menuntun, memberi arahan kebijakan, dan mengatur suatu pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Dalam praktik di Indonesia, aturan-aturan kebijakan itu dapat dibuat dalam bentuk-bentuk seperti:

1.    Surat edaran (circular), seperti Surat Edaran Bank Indonesia, Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung;

2.    Surat perintah atau instruksi, seperti misalnya Instruksi Presiden (Inpres);

3.    Pedoman kerja atau manual;

4.    Petunjuk Pelaksanaan (jutlak);

5.    Petunjuk Teknis (juknis);

6.    Buku Panduan atau “guide” (guidance);

7.    Kerangka Acuan, Term of Reference (TOR);

8.    Desain Kerja atau Desain Proyek (Project Design);

9.    Dan lain-lain sebagainya.

Kemudian, bagaimana Undang-undang memposisikan peraturan-peraturan yang tidak tersebut dalam hierarki yang dimaksud?

Dalam Pasal 8 angka 1 dan 2 dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari penjelasan singkat di atas, bagaimana status Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menurut kamu?

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s