Progresifitas Hukum Islam dalam Teori Receptie a Contrario

Pagi ini, penulis mencoba menjelaskan bagaimana pengaruh sebuah teori hukum dalam melihat pasang surutnya formulasi hukum Islam di Indonesia. Kita akan coba mengenal lebih dalam lagi tiga teori yang berkembang sejak zaman kolonial Belanda hingga hari ini, yaitu teori receptie in complexu, teori receptie, dan teori receptie a contrario. Sebagai awal bahasan, penulis ingin beropini bahwa dalam sejarah panjang republik ini terbukti bidang keilmuan tidak bisa berdiri sendiri. Semua bidang terintegrasi dan saling mempengaruhi dan mendominasi satu dengan lainnya. Begitu juga yang terjadi pada ketiga teori diatas. Dalam sejarahnya, kita bisa lihat bagaimana hubungan hukum dan masyarakat terbentuk dan dipengaruhi secara massif oleh kepentingan politik, ekonomi, dan kekuasaan sumber daya. Kemudian sejarah hanya menuliskan kemenangan dari pertarungan-pertarungan kepentingan sosial di atas.

Melalui ahli hukum Van den Bergh, lahirlah teori receptie in complexu yang menyatakan bahwa Syari`at Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluknya. Atas pengaruh teori ini, maka Pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 mendirikan Peradilan Agama yang ditujukan kepada warga masyarakat yang memeluk agama Islam. Melalui peradilan agama inilah pertama kali Hukum Islam diformalkan di Indonesia (saat itu Indonesia belum terbentuk sebagai sebuah negara). Namun teori receptie in complexu ini kemudian ditentang oleh Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje sebagai pencipta teori baru yaitu receptie yang menyatakan bahwa Hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Itu artinya menurut pandangan yang mempengaruhi pemerintah Hindia-Belanda pada saat itu, untuk berlakunya Hukum Islam harus diresepsi terlebih dahulu oleh Hukum Adat. Atas pengaruh teori ini, maka pada tahun 1937 pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan Staatsblad Nomor 116 yang mencabut wewenang yang dimiliki oleh peradilan agama dalam persoalan warisan dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan harta benda, terutama tanah. Sejak itu pulalah kompetensi peradilan agama hanya pada masalah perkawinan dan perceraian saja.

Setelah kemerdekaan Indonesia, muncullah pertentangan terhadap teori receptie yang melahirkan teori receptie a contrario yang dikemukakan oleh Sayuti Thalib, pengembangan dari teori Hazairin yang intinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya. Itu artinya Hukum Adat hanya berlaku jika tidak bertentangan dengan Hukum Agama masing-masing pemeluknya. Hal ini senada dengan konsep `Urf dalam Islam.

Teori ini kemudian memberikan pengaruh yang cukup signifikan dalam progresifitas Hukum Islam di Indonesia. Seperti disahkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang ini kompetensi Pengadilan Agama mulai mendapatkan pengakuan dalam legislasi nasional. Walaupun dalam Pasal 63 Ayat 2 masih membatasi kewenangannya dan tetap membutuhkan Pengadilan Umum untuk mengkukuhkan setiap putusan-putusan yang dikeluarkan Pengadilan Agama. Kemudian pada tahun 1989 tepatnya pada 27 Desember, hasil dari perjuangan ummat Islam mulai membuahkan hasil dengan di sahkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya hukum materi Peradilan Agama dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Respon positif ummat Islam di Indonesia terhadap teori receptie a contrario ini kemudian lebih menggema dan berdampak pada pilihan-pilihan proses legislasi nasional. Eksistensi peradilan agama semakin diakomodasi oleh pemerintah. Kedudukan  peradilan agama dengan peradilan lainnya menjadi sejajar dan juga mengembalikan beberaa kompetensi peradilan agama yang dulu pernah dimiliki pada zaman kolonial. Kemudian pada tahun 2006 disahkanlah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang isinya menambahkan kompetensi absolut peradilan agama dalam bidang sengketa ekonomi Islam. Berselang dua tahun kemudian, pada tanggal 16 Juli 2008 disahkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang juga menguatkan kompetensi pengadilan agama seperti yang disebutkan dalam Pasal 55 Ayat (1) ditegaskan bahwa “Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama”.

Selain mempengaruhi perkembangan peradilan agama, teori receptie a contrario juga dianggap mempengaruhi lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Dimana isinya memberi jaminan hukum tentang pelaksanaan Syari`at Islam sebagai hukum materiil yang digunakan di Aceh, mengembangkan dan mengatur pendidikan sesuai dengan ajaran Islam, mengembangkan dan menyelenggarakan kehidupan adat dan perasn serta kedudukan utama dalam penerapan kebijakan daerah. Apalagi kemudian diperkuat lagi dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan keleluasaan kepada Aceh untuk membuat qonun yang mengatur pelaksanaan Syari`at Islam. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa bidang ahwal al-syakhsiyah, mu`amalah, dan jinayah yang didasarkan atas Syari`at Islam dapat diatur dengan qonun.

Kemudian konsekuensi logis lainnya dari teori ini melahirkan asas Personalitas Keislaman. Dengan kewajiban penganut agama tertentu hanya berlaku hukum agama mereka. Tidak ada paksaan kepada penganut agama lain untuk mengikuti hukum yang bukan hukum agama mereka. Pemberlakuan hukum agama, dalam hal ini Hukum Islam menjadi sebuah keniscayaan, dimana setiap muslim dituntut dan diwajibkan menjalankan Hukum Islam secara kaffah baik itu hukum Jinayah, Siyasah, AL-Ahwal Al-Syakhsiyah dan Mu`amalah. Semoga generasi muda ummat Islam kini, mampu melanjutkan perjuangan para pendahulu dalam memperjuangkan Hukum Islam kedalam formulasi hukum nasional. Amin.

Wallahu A`lamu Bis-Shawab.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s