Hakim yang Mulia = Memuliakan Wanita!

Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mengulas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA ini terdiri dari 5 Bab & 12 Pasal ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Hatta Ali pada 11 Juli 2017.

Terdapat beberapa pertimbangan dikeluarkan PERMA ini, diantaranya (a) perlindungan terhadap warga negara merupakan implementasi dari hak konstitusional (b) Indonesia merupakan negara yang telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right)

 yang mempertegas bahwa semua orang sama di depan hukum. Melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang tanpa alasan apapun, termasuk jenis kelamin dan gender. (c) Indonesia mendukung Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) dan mengakui bahwa negara berkewajiban memastikan setiap perempuan Indonesia memiliki akses yang sama terhadap keadilan dan terbebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.

PERMA ini juga memperkuat kembali defenisi keadilan, kesetaraan, dan stereotipe gender. Ditengah perdebatan & penolakan beberapa kelompok dalam diskursus teori gender. Dalam PERMA ini, istilah gender didefenisikan sebagai konsep yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki & perempuan yang terjadi akibat berubahnya keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kemudian kesetaraan & keadilan gender diartikan sebagai kesamaan & keseimbangan kondisi antara laki-laki & perempuan untuk memperoleh kesempatan & hak-nya sebagai manusia sehingga mampu berperan & berpartisipasi di berbagai bidang. Stereotipe Gender diartikan sebagai suatu pandangan umum atau kesan atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki. Kemudian relasi kuasa diartikan sebagai relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan, dan ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.

Seperti judul diatas, penulis menekankan bahwa kemuliaan hakim itu juga terletak pada bagaimana hakim memuliakan masyarakat pencari keadilan dengan sebaik-baiknya, yang dalam konteks ini adalah perempuan. Untuk itu, PERMA ini memerintahkan hakim agar bersandar pada asas berikut: penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non-diskriminasi, kesetaraan gender, permasaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Tentu beberapa asas diatas bertujuan untuk mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan serta menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Perempuan juga sering sekali menjadi korban. Baik dalam masalah yang dihadapi juga tak jarang terakumulasi hingga pada putusan hakim. Lalu untuk melahirkan putusan yang berkeadilan, hakim wajib mempertimbangkan hal berikut: (a) ketidaksetaraan status sosial antara para pihak yang berperkara (b) ketidaksetaraan perlindungan hukum yang berdampak pada akses keadilan (c) diskriminasi (d) dampak psikis yang dialami korban (e) ketidakberdayaan fisik & psikis korban (f) relasi kuasa yang mengakibatkan korban/saksi tidak berdaya, dan (g) riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi. Ketujuh elemen ini nantinya, akan menjadi penguat pertimbangan hukum para hakim dalam memutus suatu perkara.

PERMA ini juga mengatur larangan pada hakim dalam pemeriksaan perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum, diantaranya (a) menunjukkan sikap/mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, & mengintimidasi perempuan (b) membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender (c) mempertanyakan & mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukum pelaku (d) mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung steoreotip gender.

Selain berisi larangan pada hakim, PERMA ini juga memberi perintah kepada para hakim, diantaranya (a) mencegah/menegur para pihak, penasihat hukum, kuasa hukum yang bersikap/membuat pernyataan yang merendahkan, menyalahkan, mengintimidasi, menggunakan latar belakang seksualitas perempuan berhadapan dengan hukum (b) bertanya kepada perempuan sebagai korban tentang kerugian, dampak kasus & kebutuhan untuk pemulihan (c) mempertimbangkan kesetaraan gender dan stereotip gender dalam peraturan perundang-undangan & hukum tidak tertulis (d) melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan & hukum tidak tertulis yang dapat menjamin kesetaraan gender (e) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi (f) mempertimbangkan penerapan konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional terkait kesetaraan gender yang telah diratifikasi. Selain itu, jika perempuan mengalami hambatan fisik dan psikis hakim dapat menyarankan & mengabulkan permintaan pendamping. Adapun pendamping yang dimaksud adalah seseorang/kelompok yang dipercayai memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum yang bertujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung.

Diakhir, penulis berharap agar peraturan ini terus disebarkan agar menjadi konsumsi informasi bagi publik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan prima oleh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Semoga.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s