Hakim Bersifat Pasif. Benarkah?

Beberapa hari belakangan ini, pikiranku terganggu oleh asas Hakim Bersifat Pasif dalam Hukum Acara Perdata. Asas ini cukup menggangguku saat menganalisis putusan-putusan kasasi yang terindikasi bias gender dan (lagi-lagi) menjadikan perempuan sebagia korban. Putusan yang bias gender tentu akan melahirkan putusan yang tidak berkeadilan gender.

Banyak sekali pertimbangan hukum para hakim yang dalam analisis sederhana orang awam-pun, dapat melihat ketidakadilan dan ketidaksetaraan hak dan kewajiban antar suami-istri sesaat setelah putus status perkawinannya. Misal saja, yang paling sering disoroti adalah kewajiban membayar nafkah iddah suami kepada istri yang seringkali dilupakan para hakim dalam putusannya, dengan alasan tidak ada dalam tuntutan. Perdebatan akademik kemudian berkecamuk dalam naluri. Dan tutup paragraf ini dengan pertanyaan “Benarkah hakim harus selalu bersifat pasif dalam memutuskan perkara?”.

Untuk menjawab kegundahan ini, saya coba membuka Undang-undang No. 8 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ada aturan yang cukup menarik menjawab pertanyaanku diatas. Dalam pasal 5 ayat (1) diatur Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan  yang hidup dalam masyarakat“. 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan Menggali adalah mengeluarkan sesuatu dari tanah dalam membuat lubang. Menariknya, UU ini menggunakan kata menggali yang jika kita coba tafsirkan maksud dari penggunaan redaksi ini, Hakim dituntut untuk dapat melihat lebih dalam permasalahan, kebutuhan, akses, dan kontrol terhadap hak suami dan istri yang terbukti di persidangan. Tidak kemudian hanya sekedar mengkonfirmasi pelanggaran hukum dengan aturan hukum tertulis dalam regulasi yang disepakati.  

Sudah menjawab?

Tentu ini jadi alasan primer saat nantinya aku berhadapan kembali dengan kelompok hakim/akademis yang bersikukuh kuat pada asas hakim bersifat pasif ini.

Ada penjelasan tambahan yang saya dapatkan dari klinik hukum online yang mengutip tulisan Lilik Mulyadi dalam bukunya Hukum acara Perdata Menurut Teori dan Praktek Peradilan Indonesia (hal. 18) sebagai berikut:

“Asas hakim yang pasif ini juga memberikan batasan kepada hakim untuk tidak dapat mencegah apabila gugatan tersebut dicabut atau para pihak akan melakukan perdamaian (Pasal 130  Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Pasal 154 RBg, Pasal 14 ayat (2) UU 14/1970[1]) atau hakim hanya mengadili luas pokok sengketa yang diajukan para pihak dan dilarang mengabulkan atau menjatuhkan putusan melebihi dari pada apa yang dituntut (Pasal 178 ayat (2), (3) HIR, Pasal 189 ayat (2), (3) RBg)”.

Dengan kata lain, penggunaan asas ini menjadi aktif dalam kondisi tertentu, seperti saat para pihak ingin mencabut gugatan. Hakim tidak memiliki kuasa untuk mempertahankan gugatan agar tetap dijalankan.

Jika kita melihat lebih dalam lagi kepada Yurisprudensi, ada beberapa putusan yang juga mengalami pergeseran asas ini khususnya terhadap ketentuan Pasal 178 HIR dan Pasal 189 RBg. Beberapa Yurisprudensi yang terhimpun dalam klinik hukum online diantaranya:

  1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 964 K/Pdt/1986 tanggal 1 Desember 1988dalam perkara antara Nazir T Datuk Tambijo dan Asni lawan Nazan alias Barokak Gelar Dt. Naro dengan kaidah dasar bahwa Mahkamah Agung berpendapat Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia tidak formalistis dan berlakunya pasal 178 HIR (Pasal 189 RBg) tidak bersifat mutlak. Hakim dalam mengadili perkara perdata dapat memberikan amar atau diktum putusan melebihi petitum asal tidak melebihi posita gugatan;
  2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 dalam perkara Pr. Sumarni lawan Tjong Foen Sen dengan dasar pertimbangan bahwa “Pengadilan dapat mengabulkan lebih dari yang digugat asal masih sesuai dengan kejadian material”.
  3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 425 K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 dalam perkara Fa Indah Enterprice Film dkk lawan Tjoe Kim Po dkk dan Ali Susanto alias Lie Kim Tjoan dkk, dengan dasar pertimbangan bahwa, “mengabulkan lebih dari petitum diizinkan, asal saja sesuai dengan posita”. Di samping itu dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata hakim bersifat aktif.

Kesimpulan

Setelah melakukan analisis singkat ini, kini keyakinanku pada penggunaan asas Hakim Bersifat Pasif tidak harus dijadikan patokan para hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkeadilan bagi para pihak. Sebab amanat Undang-undang kepada para hakim agar terus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat.

Ciputat, 11 Januari 2018

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s