Mazhab Positivisme & Sosio-Linguistik dalam Hukum Islam

Saat membaca Varia Peradilan sebuah majalah hukum terbitan Ikatan Hakim Indonesia, No 378 Mei 2017 ada beberapa catatan penting yang menarik untuk dituliskan kembali sebagai bahan bacaan pada diri penulis juga tambahan informasi bagi teman-teman yang concern pada kajian hukum Islam di Indonesia. Kali ini saya mencoba menjelaskan pondasi dasar mazhab positivisme dan sosio-linguistik hukum Islam yang juga terjadi saat dilakukan tafsir-tafsir terhadap hukum Islam di Indonesia.

Ahmad Syahrus Sikti dalam Dinamika Hukum Islam: Kritik Intelektual Muslim terhadap Positivisme Hukum Islam memulai tulisannya dengan defenisi operasi positivisme Mac Cormick dalam Rhetoric and Rule of Law of Legal Reasoning. Cormick menjelaskan bahwa dalam paradigma positivisme hukum Islam, undang-undang (wet), oponen ahli (expertise) dan yurisprudensi klasik dipikirkan sebagai sesuatu yang lengkap dan final sehingga hakim sebagai user hukum hanya tinggal menerapkannya secara mekanis dan linier sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya Ahmad beropini, bahwa paradigma positivistik dalam memahami hukum Islam ini telah melahirkan konsekuensi logis berupa penafsiran monolitik terhadap penafsiran teks hukum bahkan cenderung tekstual dan leksikal. Substansi hukum Islam yang seharusnya normologis, otoritatif dan dinamis dalam rangka memperkaya cakrawala hukum Islam namun pada kenyataannya tereduksi ke dalam praktik rutin yang prespkriptif.

Tinjauan Histori

Positivisme hukum berarti kepastian hukum. Di Barat, aliran positivisme lahir dan dibesarkan oleh masyarakat Eropa pasca revolusi di Inggris dan Prancis abad ke-18 yang dikodifikasi oleh Augsut Comte dan koleganya. Aliran ini terbentuk akibat determinasi politik kerajaan yang begitu kuat dalam melanggengkan kekuasaannya. Comte sendiri mendefenisikan positivisme sebagai suatu yang nyata, bermanfaat, dan pasti yang berorientasi pada penertiban masyarakat.

Sedangkan dalam Islam, menurut Wael B Hallaq dalam Sharia: Theory, Practice, Transformations menjelaskan bahwa positivisme lahir sejak Islam tumbuh di tengah masyarakat Arab. Keberadaan Nabi Saw sebagai satu-satunya rujukan di tengah perkembangan Islam memiliki peran strategis dan menguntungkan bagi misi dakwah nabi sebagai pengambil kebijakan agama dan juga politik. Aktivitas penafsiran hukum sangat rendah dan hanya berorientasi pada kepastian hukum ditengah konfdlik nilai yang tidak terlalu ditonjolkan. Ini mengakibatkan hukum Islam berkembang sesuai dengan struktur sosial yang mewadahinya.

Ahmad juga mengutip pendapat Mohammad Abed al-Jabri dalam Democracy, Human Rights and Law in Islamic Thought yang menjelaskan bahwa fertilitas Islam semakin tumbuh pasca wafatnya Nabi SAw. Saat itu pemegang otoritas agama dan politik menjadi bahan rebutan. Percaturan politik dan gengsi ini menyebabkan timbulnya sekte dan aliran di dalam Islam. Sehingga sekte-sekte inilah yang mempengaruhi secara tidak langsung metode ijtihad yang di bukukan.

Pada perkembangannya asas kepastian hukum (positivisme) mulai memudar karena setiap sekte saling mengklaim kebenaran sesuai dengan kondisi warna ideologi yang diyakini. Positifnya, kondisi sosial masyarakat Arab pasca wafatnya Nabi Saw ini telah membentuk dinamika pemikiran hukum Islam yang lebih progresif.

Lahirnya Dua Mazhab Besar

Pada perjalanan selanjutnya di era tabi`in dan atba tabi`in, interpretasi terhadap ayat-ayat hukum semakin subur dan terpengaruh langsung oleh budaya hukum (legal culture) dimana yuris berada. Misalnya penduduk Irak yang letak geografisnya panas dan keras berhasil mengkader kaum rasionalisnya (ahli ra`yi) sedangkan penduduk Madinah yang juga panas namun berkarakter santun berhasil mengkader kaum positivismenya (ahli hadist). Tentu banyak lagi faktor yang membentuk budaya keilmuan yang berkarakter seperti ini. Sehingga Joseph Schacht dalam An Introduction to Islamic Law menjelaskan perbedaan metode penafsiran hukum berimplikasi pada lahirnya dua golongan yaitu ahli ra`yi cenderung logis-kontekstual sedangkan ahli hadis cenderung logis-tekstual.

Sebagai bahan perbandingan, Ahmad menjelaskan secara lingustik perbedaan manhaj antara kedua kelompok ini dalam istinbath ayat hukum sebagai berikut:

  1. Ahli ra`yi menggunakan kaidah kebahasan (qaidah lughawiyyah) berupa dilalah alfaz seperti ibarat al-nas, isyarat al-nas, dilalah al-nas, dan I`tibar al-nas sedangkan Ahli hadis menggunakan dilalah al-faz seperti mantuq dan mafhum.
  2. Ahli ra`yi lebih mendahulukan logika (kritis-filosofis) dari hadist ahad sedangkan ahli hadis sebaliknya.
  3. Mashadir al-tasyri menurut ahli ra`yi adalah Alquran, sunnah, Ijma al-Sahabah, qiyas, istihsan, mashlahah, sad al-zariah dan istishab sedangkan ahli hadis menggunakan Alquran, sunnah, Ijma (sahabat, tabi`in, dan atba tabi`in), qiyas, mashlahah, sad al-zariah, dan ijma penduduk madinah.

Selain perbedaan metodologi, keberadaan teks hukum juga sangat dipengaruhi oleh teologi yang diantu yuris tersebut seperti penduduk Kufah (Irak) yang rasional cenderung menganut teologi Muktazilah sedangkan Hijaz (Madinah) yang tekstual cenderung menganut teologi Asy`ariyyah sehingga Abul Ala Maududi dalam Toward Understanding Islam mengatakan bahwa era klasik (mutawaddimin) objektivisme hukum Islam sangat dipengaruhi oleh kepentingan sosial-politis dan nuansa gramatikal-teologis.

 

Lahat, 3 Januari 2017

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s